Tags

, ,

Indonesia perlu lebih kritis menyikapi berbagai keputusan yang diambil Kelompok 20 (Group of 20). Indonesia yang selama ini diwakili Presiden SBY harus mampu memilah, keputusan mana dari kelompok itu yang perlu didukung dan mana yang harus ditolak.

Bahkan keanggotaan Indonesia, jangan dipaksakan jika pada akhirnya keanggotaan itu tidak membawa manfaat maksimal bagi bangsa dan negara. Lain halnya kalau di G-20, Presiden SBY hanya ingin memaksimalkan pencitraan pribadinya.

Karena seperti yang terjadi di KTT Meksiko akhir Juni 2012 baru lalu. Terdapat satu keputusan G-20, yang cukup merugikan Indonesia. Tetapi oleh Presiden SBY, tetap diterima. Keputusan itu adalah diwajibkannya para anggota G-20 untuk menyumbang IMF (Dana Moneter Internasional) sebesar US$1 miliar.

Padahal sesuai sejarahnya, IMF didirikan untuk membantu para anggotanya dengan cara menarik iuran keanggotaan. Tapi ketika didirikan, IMF sudah memiliki dana yang disetor para pemegang saham utama.

Dengan dana ini para eksekutif IMF memutar roda administrasi badan tersebut. Tidak pernah terjadi, lembaga ini secara ad hoc meminta para anggota tertentu agar menyumbang dengan cara membeli Surat Utang IMF.

Kali ini IMF memerlukan tambahan permodalan dari para anggota G-20, agar bisa membantu negara-negara di Eropa yang terkena imbas krisis moneter. Dua negara yang sudah terkena imbas itu adalah Yunani dan Spanyol.

Sikap kritis Indonesia (SBY) ini sangat diperlukan, sebab sebetulnya permintaan IMF tersebut cukup merugikan dan diskriminatif. sehingga sepatutnya ditolak. Indonesia tidak wajib membantu. Mengapa ?

Persoalan Yunani dan Spanyol, lebih merupakan masalah internal Uni Eropa. Krisis di dunia negara itu tidak seperti krisis di negara berkembang apalagi di negara gagal yang banyak terdapat di Afrika.

Yang berkewajiban membantu penyelesaian krisis keuangan di Yunani dan Spanyol adalah Uni Eropa. Dengan anggota 27 negara dan tingkat kemakmuran mereka yang jauh melebihi standar Indonesia, Uni Eropa sebetulnya mampu membantu sesama saudaranya.

Selain itu lima anggota G-7 yang berasal dari Uni Eropa sudah membantu mereka. Sehingga persoalan Yunani dan Spanyol tidak lebih gawat dibanding dengan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1997. Saat krisis Indonesia yang lebih parah, IMF, tidak mengorganisir bantuan internasional seperti yang dilakukannya sekarang.

IMF memang mengeluarkan Paket Penyelamatan Ekonomi Indonesia ketika dipimpin Michael Camdessus. Tapi kenyataannya paket itu justru semakin menambah keterpurukan Indonesia.

Kini sudah 15 tahun Paket IMF diterapkan Indonesia, tetapi IMF yang seperti dokter spesialis, toh tidak mampu menyembuhkan penyakit Indonesia. Ibarat dokter ahli IMF sebetulnya sudah melakukan salah diagnosa terhadap penyakit Indonesia.

Kendati begitu IMF tidak pernah mengakui kesalahannya. Sehingga wajar jika IMF tidak perlu dibantu bahkan perlu kita tuding sebagai lembaga yang diskriminatif. Mungkin saja dengan sikap tegas seperti ini, IMF akan lebih peduli pada Indonesia.

Sebelum Presiden yang baru IMF terpilih, nama Sri Mulyani Indrawati, bekas Menteri Keungan RI, pernah disebut-sebut sebagai kandidat yang berpotensi. Nama wanita Indonesia itu muncul karena ada keinginan para anggota untuk mereformasi IMF.

Namun usaha reformasi terhadap badan dunia itu, tidak berhasil dengan alasan, sudah menjadi kesepakatan sejak awal, IMF akan selalu dipimpin tokoh Eropa sementara Bank Dunia oleh tokoh Amerika Serikat. Itu sebabnya Presiden IMF sekarang, wanita Prancis yang pernah menjabat Menkeu di negaranya.

Sehingga pencalonan Sri Mulyani terhalang oleh latar belakang asal usulnya dan sistem penjatahan. Makin jelas bahwa IMF memang bertindak diskriminatif.

Persoalan IMF semakin penting dikritisi, sebab sesuai keputusan G-20, Indonesia harus menyumbang US$1 miliar dengan cara membeli Surat Utang IMF. Bagi IMF dan negara-negara industri yang berada di dalam G-20, uang setara dengan Rp9,5 triliun itu boleh jadi tidak seberapa atau bahkan tidak punya arti yang signifikan.

Apalagi kalau sumbangan itu dibandingkan dengan bantuan Jepang pada IMF sebesar US$60 miliar, RRC (US$48 miliar) atau Singapura yang memberi US$4 miliar. Bantuan Indonesia itu relatif sangat kecil dari perspektif negara-negara maju. Tetapi bagi Indonesia bantuan itu cukup memberatkan, menambah beban baru bagi pemerintahan SBY, setidaknya beban psikologis dan politis.

Sebab sesuai realita di lapangan, Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis multi dimensi. Di tengah krisis yang belum berakhir, Indonesia masih harus menghadapi persoalan hidup-mati oleh sekitar 30 juta orang miskin. Rasanya sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi, ketika pemerintahan SBY menyumbang warga Spanyol dan rakyat Yunani.

Spanyol baru saja menjuarai Kejuaraan Sepakbola Eropa. Walaupun hanya segelintir, tetapi para anggota Tim Nasional Spanyol itu, otomatis mendapatkan hadiah ratusan miliar. Sementara di Indonesia tidak ada pesepakbola bernasib seperti atlit Spanyol.

Dengan Yunani kurang lebih sama. Negara ini terkenal dengan bisnis perkapalannya yang terunggul di dunia. Yunani yang peradabannya dianggap tertua di dunia, juga tetap mendapatkan devisa miliaran dolar dari wisatawan seluruh dunia yang datang ke sana.

Justru dengan menyumbang itu, SBY sudah berlagak orang kaya, padahal masih tergolong OKB (orang kaya baru) yang sewaktu-waktu masih bisa jatuh miskin. Sebetulnya, Presiden SBY telah mengabaikan fakta tentang adanya puluhan juta orang miskin di Indonesia.

Fakta lain dari keputusan IMF yang merugikan Indonesia adalah kedua negara itu tidak pernah terdengar menghimbau dunia internasional agar membantu Indonesia. Hal ini sedikit banyaknya menandakan, IMF memang menerapkan kebijakan diskriminatif. Ia bisa sangat peduli pada Eropa tetapi tidak mau tahu kepada Asia ataupun Indonesia.

Yang cukup mengejutkan, Presiden SBY dengan spontan merespon positif permintaan IMF itu tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat Indonesia khususnya DPR-RI.

Konon SBY terpancing menyatakan sanggup, karena para penasehatnya menyarankan dana sumbangan diambil dari cadangan devisa yang saat ini mencapai sekitar US$111 miliar. Jadi tidak diambil dari pos APBN. Padahal dari manapun diambil, tetap saja pundi-pundi Indonesia otomatis berkurang.

Persetujuan Presiden SBY ini cukup mengherankan. Karena baru dua bulan sebelumnya, di Jakarta, Presiden SBY ngotot untuk menaikkan harga BBM atau menghapus subsidi BBM. Dengan alasan, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka dalam melaksanakan pembangunan di 2012 dan ke depan, pemerintah akan mengalami kesulitan keuangan.

Jadi terdapat inkonsistensi dalam cara berpikir maupun bertindak. Demikian ngototnya, sampai-sampai Presiden SBY dan Ibu Negara, Ani Yudhoyono berceramah kemana-mana untuk meyakinkan masyarakat tentang kesulitan yang bakal dihadapi Indonesia andaikata rakyat tidak memberi persetujuan atas penghapusan subsidi BBM.

Atas dasar argumentasi di atas, Presiden SBY tidak hanya patut diminta untuk lebih kritis tetapi bila perlu membatalkan komitmen bantuan tersebut. Jangan sampai keanggotaan Indonesia di G-20 hanya mendatangkan kerugian.

Sumber: Inilah.com